Category Archives: Berita

Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional WORKSHOP ANTI KORUPSI “Membangun Integritas Aparatur Dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi”

workshop anti korupsiDalam upaya Reformasi Birokrasi terhadap penyelenggaraan negara yang baik dan bersih (clean and good Government) dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN), telah banyak upaya yang dilakukan oleh elemen bangsa, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Upaya dalam mewujudkan harapan ini, dimulai dari penerbitan peraturan perundangan-undangan, perubahan sistem ketatanegaraan maupun pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta peradilan khusus yaitu pengadilan tipikor.

Salah satu cara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah melalui peningkatan integritas aparatur pemerintah sehingga tertanam suatu komitmen dalam diri setiap aparatur dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya sebagai abdi negara. Selain itu, integritas aparatur yang meningkat dapat mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memperingati Hari Anti Korupsi Internasional dengan Workshop Anti Korupsi, dengan mengusung Tema “Membangun Integritas Aparatur Dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi”. Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kairo Silalahi, Deputi Polsoskam Bidang PIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DR. Binsar Simanjuntak, Ak, MBA, dan dari Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deni Rifky Purwana.

Selain itu juga Kementerian Sosial Cq. Inspektorat Jenderal dengan memberikan Penghargaan kepada 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari PSMP Antasena, BPBI Abiyoso dan PSAA Tunas Bangsa atas komitmennya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Work Shop Anti Korupsi itu dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RIJl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah seluruh Para Pejabat Eselon I, II, III, IV, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial serta pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa berjumlah 460 orang.

Rapat Koordinasi Pengawasan APIP Program Subsidi Beras Miskin

Untitled-3 Untitled-1

Rapat Koordinasi Pengawasan APIP Program Subsidi Beras Miskin

“Membangun Sinergitas Pengawasan Dalam Program Subsidi Beras Miskin”

Rapat Koordinasi Pengawasan APIP Program Subsidi Beras Miskin ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 1 s.d 3 Oktober 2013 bertempat di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung yang dihadiri oleh para Pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kab/Kota, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kab/Kota, Kantor Perwakilan BPKP, Badan Urusan Logistik, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan PT. Pos, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

Program Raskin (Beras Miskin) merupakan program nasional, yang termasuk Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster I, program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan (konsumsi beras) bagi Rumah Tangga (RT) sasaran Penerima Manfaat (RTSM) sebanyak 15.530.897 rumah tangga yang tersebar diseluruh provinsi dan kab/kota.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi Raskin Tahun 2013, pemerintah melalui PMK Nomor : 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menetapkan Kementerian sosial RI C.q Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan Kemiskinan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) subsidi beras Raskin yang sebelumnya berada di Perum Badan Urusan Logistik (BULOG).

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sesuai perannya sebagai quality assurance bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas pencapaian target indikator 6 (enam) tepat yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Mutu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi. Kegiatan ini mempunyai makna yang sangat strategis karena melalui kegiatan ini diharapkan adanya sinergitas aparat pengawasan dapat lebih merapatkan diri dalam memberikan pengawalan dan jaminan terhadap pelaksanaan penyaluran beras miskin secara benar dan tepat.

Untitled-2

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengaduan Masyarakat Secara Online

19861852

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengaduan Masyarakat Secara Online

Sebagai penjabaran atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Kementerian Sosial Cq. Inspektorat Jenderal melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam bentuk Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pencanangan Dumas online Kementerian Sosial RI.

Upaya ini pada dasarnya sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait dengan penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam konsep good governance adalah bagaimana melakukan perubahan dalam pengelolaan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public (the way of governance). Perubahan ini dapat diwujudkan manakala check and balance sudah dapat dijalankan oleh masing-masing pihak antara penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan publik sehingga menjalankan fungsi kontrolnya secara optimal baik dalam bentuk penanganan pengaduan maupun kemudahan dalam menyalurkan pengaduan.

Kementerian Sosial dimulai dari Pencanangan Zona Integritas sampai pada penilaian satker sebagai wilayah bebas dari korupsi dengan penekanan pada satker yang memberikan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat, namun hasil belum optimal. Kondisi ini bukan disebabkan dari upaya yang telah dilakukan namun lebih mengarah pada kesadaran dan komitmen dari penyelenggara itu sendiri yang belum kuat untuk berubah secara mendasar. Atas dasar tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI melaksanakan kegiatan Launching Dumas online yang bertempat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Struktural (Eselon I, II, III dan IV) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Sosial, Fungsional Auditor Kementerian Sosial, Kepala Satker UPT, Pengelola Keuangan, Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Narasumber Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Asisten Utama Penyelesaian Laporan, Plt Asisten Deputi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman para Pejabat, Pengelola Keuangan, Penyelenggaran Pelayanan  Publik di Lingkungan Kementerian Sosial dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik, terbangunnya integritas aparatur Kementerian Sosial, Optimalisasi fungsi pengawasan masyarakat melalui sistem pengaduan yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Sosial dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI).

dumas

Selayang Pandang

Sekilas Pengaduan Masyarakat Online
  • Pengaduan ini diperuntukan oleh semua pihak/masyarakat yang mempunyai informasi atau permasalahan berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  • Setiap pengunjung dimohon mengisi aplikasi identitas diri dan informasi atau permasalahan yang akan diadukan.
  • Pengisian identitas ini dimaksudkan untuk konfirmasi aduan apabila dipandang masih terdapat kekuarangan data atau informasi sekaligus mengirimkan jawaban atas hasil penelusuran/pemeriksaan pengaduan tersebut.
  • Identitas ini bersifat rahasia tidak untuk dipublikasikan/diketahui oleh pihak lain selain yang berkepentingan dan dilindungi oleh peraturan yang berlaku.